" T A K K I R O "

.....Mboten Pareng Sambat.....

Murdoko Diduga Terlibat Dua Kasus Korupsi

Murdoko Diduga Terlibat Dua Kasus Korupsi

1 Votes
KORAN TEMPO – RABU, 21 MARET 2012
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi membidik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Murdoko dengan dua kasus dugaan korupsi. KPK menaksir kerugian negara senilai Rp 4,75 miliar akibat kasus ini. “Kasus ini terjadi saat Murdoko menjabat anggota DPRD Semarang periode 1999-2004,” demikian bunyi salinan dokumen penyidikan KPK yang diperolehTempo.
Kasus pertama, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu diduga melakukan korupsi Dana Alokasi Umum 2003 sebesar Rp 3 miliar dengan modus pinjaman kepada pemerintah Kendal. Salinan dokumen itu menyebutkan, Dana Alokasi Umum Kendal yang dikucurkan pada 2003 sebesar Rp 22 miliar. Pada 15 April 2003, Murdoko, yang saat itu masih menjabat anggota DPRD Semarang, menyatakan keinginannya untuk meminjam duit kepada Warsa Susila, Kepala Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal. “Wah, harus mendapat persetujuan dulu dari Bupati,” demikian pernyataan Warsa kepada Murdoko yang tertulis dalam dokumen itu. Bupati Kendal Hendy Boedoro adalah kakak Murdoko.
Warsa kemudian menyampaikan permintaan Murdoko kepada Hendy. “Ya sudah, pinjami saja itu untuk keperluan DPRD,” kata Hendy. Pada 14 Mei 2003, Hendy memerintahkan Warsa meminjami Murdoko duit Rp 3 miliar. Kepada dua stafnya, Warsa memerintahkan agar duit Rp 3 miliar itu ditransfer ke rekening Murdoko pada 19 Mei 2003. Tapi sebelum itu, Warsa menelepon Murdoko untuk memastikan duit tersebut untuk keperluan DPRD. “Benar,” jawab Murdoko.
Murdoko juga diduga terbelit kasus penyaluran dana eks pinjaman daerah Kendal pada 2003-2004. Dokumen itu menyebutkan, Bupati Hendy memerintahkan Warsa Susila, Kepala Keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal saat itu, untuk meminjamkan duit kepada Murdoko sebesar Rp 900 juta pada 1 September 2003. “Untuk keperluan DPRD Kendal,” demikian alasan Hendy kepada bawahannya seperti yang tertulis dalam dokumen itu.
Warsa kemudian memerintahkan anak buahnya menyiapkan surat kuasa pengambilan uang dari rekening kas daerah untuk Murdoko sebesar Rp 900 juta. Anak buah Warsa, Sri Apsari dan Agus Purwono, kemudian menyerahkan surat kuasa itu kepada Murdoko di kantor BNI 46 Karangayu.
Bupati Hendy pada 26 Januari 2004 kembali memerintahkan Warsa untuk memberikan uang kepada Murdoko Rp 850 juta untuk keperluan DPRD. “Kirim tunai ke Murdoko. Ambilkan dari BNI lagi,” ucap Hendy kepada Warsa.
Warsa kemudian menghubungi seorang pegawai BNI Karangayu untuk mencairkan dana Rp 1 miliar. Warsa kemudian mengantarnya ke Cangkiran, kediaman Murdoko yang saat itu masih menjabat anggota DPRD Semarang. “Uang dititipkan ke istri Murdoko,” bunyi dokumen itu.
Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, pemimpin KPK memutuskan menaikkan status Murdoko dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, pada Kamis, 15 Maret lalu, telah memberi sinyal yang sama. “Kami telah mengekspose (gelar perkara) kasus yang sudah lima tahun lamanya,” kata dia. “Akan segera naik ke penyidikan.”
Bahkan sumber Tempo di KPK menyatakan, pemimpin KPK telah sepakat meneken surat penetapan Murdoko sebagai tersangka. “Tinggal diumumkan dalam waktu dekat,” ucap sumber itu. KPK telah mengantongi sejumlah dokumen pencairan dana, dari rekening koran, kuitansi, hingga surat tentang pencairan dana.
Kasus ini berawal dari hasil pengusutan Kepolisian Daerah Jawa Tengah pada 2005. DokumenTempo menyebutkan kepolisian telah menetapkan Hendy dan Murdoko sebagai tersangka. Tapi pengusutan kasus ini mangkrak, sehingga diambil alih oleh KPK. KPK kemudian menetapkan Hendy sebagai tersangka. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta lalu memvonisnya lima tahun penjara pada 2007. Tapi kasasi jaksa KPK dikabulkan Mahkamah Agung dengan menambah vonis hukuman Hendy menjadi 10 tahun penjara.
Adapun Murdoko belum bisa dimintai konfirmasi oleh Tempo. Dia dijadwalkan hadir pada acara Persatuan Perangkat Desa kemarin, tapi Murdoko batal hadir. Dia juga tidak masuk kantor di DPRD Jawa Tengah kemarin. L TRI SUHARMAN | ROFIUDDIN

KPK Umumkan Murdoko Sebagai Tersangka
JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengumumkan Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko sebagai tersangka. Ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini menjadi tersangka terkait kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kendal. "KPK telah menetapkan MDK sebagai tersangka," kata Kepala Biro Humas KPK Johan Budi di kantornya, Senin (26/3).
Johan mengatakan, kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2003-2004 saat tersangka menjabat sebagai anggota DPRD Kota Semarang. "Saat ini yang bersangkutan menjabat Ketua DPRD Jawa Tengah," imbuh Johan.
Seperti diketahui, nama Murdoko ikut disebut-sebut dalam kasus yang menjerat saudara kandungnya, Hendy Boedoro yang juga mantan Bupati Kendal. Pada tanggal 22 September 2006, penyidik Dit Reskrim Polda Jawa Tengah melakukan gelar perkara di hadapan KPK.
Dalam gelar perkara disampaikan hasil dugaan korupsi penyalahgunaan Dana APBD Kabupaten Kendal tahun anggaran 2003 yang dilakukan Bupati Kendal Hendy Boedoro dibantu oleh Tersangka Murdoko (Ketua DPRD Jawa Tengah), tersangka Daniel Toto Indiono (mantan Anggota DPRD Jawa Tengah), tersangka Warsa Susilo (Mantan Kepala DPKD Kendal), tersangka Sutrimo (mantan Ketua DPRD Kabupaten Kendal), dan tersangka Agus Samiaji (mantan Ketua DPRD Kabupaten Kendal).
Kemudian, pada tanggal 9 Oktober 2006 pihak Polda Jawa Tengah juga telah menyampaikan surat perihal Pelimpahan Perkara dan Barang Bukti Pelimpahan penyidikan Korupsi atas nama Hendy Boedoro.
Polda mempertimbangkan adanya hambatan berkaitan dengan birokrasi pengajuan perijinan tertulis kepada Presiden, atas nama tersangka Hendy Boedoro dan ijin Mendagri atas nama Murdoko.
Dalam surat tersebut juga dilampirkan berkas perkara atas nama Bupati Kendal Hendy Boedoro, berikut lampiran alat bukti dan dokumen lainnya yang melengkapi termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.
Dalam surat nomor: R/2909/X/2006 juga melampirkan berkas perkara atas nama Ketua DPRD Jawa Tengah Murdoko, berikut lampiran alat bukti dan dokumen lainnya yang melengkapi termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi.
Berkas perkara yang membuktikan perbuatan melawan hukum dari tersangka Murdoko juga sudah diserahkan ke KPK pada pelimpahan tanggal 9 Oktober ini. Yakni bukti transfer dana APBD Kendal sebesar Rp 3 miliar tanggal 19 Mei 2003 ke BNI Cabang Karangayu Semarang dengan nomor rekening 244002220999.901 atas nama Murdoko.
Bukti kuitansi penerimaan uang tunai dari Murdoko tanggal 2 September 2003 sebesar Rp 900 juta. Saat ini Hendy Boedoro masih menjalani masa hukuman penjara tujuh tahun di LP Klas I Kedungpane Semarang. Sedangkan proses terhadap Murdoko tidak jelas.

Baca juga:

0 komentar



Emoticon